Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Presiden Joko Widodo menertibkan koordinasi dan komunikasi para menteri terkait rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Menurut dia, jangan sampai sejumlah menteri berbeda pendapat terkait kebijakan yang sama. Dikhawatirkan hal tersebut akan membingungkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan spekulasi harga di lapangan.
"Pemerintah harusnya berkoordinasi dengan baik sebelum mewacanakan soal ini ke publik. Jangan sampai Menteri Keuangan, Menko Perekonomian dan Menko Marves berbeda," ujar Mulyanto dalam keterangan resmi, Jumat (12/7).
Politikus PKS ini heran sosialisasi pembatasan distribusi BBM bersubsidi ini simpang siur. Ia mengingatkan Pemerintah agar segera menertibkan masalah ini agar masyarakat tidak berpikir ada pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.
Gus Muhaimin Pimpin Rapat Perdana Pansus Haji
"Sangat aneh kalau Menko Marves sampai ikut-ikutan memberi pernyataan tentang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Mestinya cukup menteri terkait yang menjadi jubir, bukan Menkomarves, sehingga pas," kata Mulyanto.
Ia menambahkan, kalau benar Pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi sebaiknya harus menyiapkan sistem pengawasan yang memadai. Jangan sampai BBM bersubsidi sudah dibatasi tapi distribusinya tetap tidak tepat sasaran.
"Pemerintah harus dapat memastikan bahwa pembatasan BBM tersebut tidak menimbulkan dampak yang merugikan daya beli masyarakat kelas bawah. Jangan sampai masyarakat miskin semakin miskin, sebagai dampak dari pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini," tegas Mulyanto.
Wakil Ketua FPKS DPR RI itu minta Pemerintah membuat rumusan kriteria kendaraan yang dapat dan tidak dapat membeli BBM bersubsidi ini dengan jelas.
“Penerapan MyPertamina dan digital nozzle sudah sangat membantu namun kebocoran di luar itu ditengarai masih banyak terjadi.”
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII PKS Mulyanto BBM bersubsidi
